Assalammualaikum Wr. Wb.
Nama : Shabrina Manarul Firdaus
Kelas : XII IPA 3
Massa Pemerintahan SBY & Boediono ...
Sekitar 25 mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Senin, berunjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain menyejahterakan rakyat Indonesia serta menuntaskan sejumlah kasus korupsi.
Massa pengunjuk rasa melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Tegal, dengan membawa spanduk bertuliskan berbagai kecaman terhadap pemerintahan SBY-Budiono yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat dan penegakan hukum di Indonesia
Menurut juru bicara Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tegal, Didi Kusaeri, selama dua tahun kepemimpinan SBY-Budiono kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia semakin memprihatinkan, antara lain bidang kesehatan, pendidikan, dan hukum.
“Selama ini masih banyak warga miskin yang kesulitan mendapat jaminan kesehatan serta pendidikan yang layak, sementara kasus korupsi semakin merajalela dan tidak ada upaya penangganan yang serius, antara lain kasus Bank Century, Kementerian Tenaga Kerja, dan wisma atlet,” ujarnya.
Padahal, katanya, sekitar dua tahun lalu saat berpidato mengenai program pemerintahan, Presiden SBY menjanjikan peningkatan rakyat merupakan prioritas utama, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, serta sumber daya manusia.
“Namun pada kenyataannya rakyat miskin semakin kesulitan berobat dan bersekolah karena tidak mempunyai biaya, pemerintah bebas mengimpor barang tanpa memedulikan produk-produk lokal yang semakin tergusur, serta maraknya kasus tenaga kerja Indonesia yang tersiksa di negeri tetangga,” jelasnya.
Selain berorasi dan menyatakan tuntutan di depan kantor DPRD, para pengunjuk rasa juga meminta dukungan para anggota DPRD untuk memberikan rekomendasi terkait surat yang akan dilayangkan mahasiswa kepada Presiden SBY.
Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPS Tegal, Tedi Priyono, surat untuk SBY tersebut rencananya akan dikirim paling lambat pekan depan berisi 10 perintah rakyat kepada SBY antara lain, penuntasan kasus-kasus korupsi tanpa tebang pilih, reformasi biroktrasi di semua lembaga negara, memberikan pendidikan dan kesehatan gratis, serta menghentikan impor bahan pangan.
“Surat tersebut terinspirasi oleh kasus Nazarudin sebagai tersangka koruptor berani melayangkan surat kepada SBY dan mendapat balasan, sehingga sebagai rakyat tidak perlu takut menuntut haknya untuk menagih janji presiden meskipun lewat surat,” katanya.
Ia mengatakan, jika hari ini pengunjuk rasa tidak mendapat rekomendasi dari anggota DPRD Kota dan Kabupaten Tegal, maka satu hari berikutnya massa pengunjuk rasa akan kembali mendatangi kantor DPRD, sehingga paling lambat Senin pekan depan surat tersebut telah sampai ke tangan Presiden SBY.
Masa Pemerintahan SBY & Yusuf Kalla
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO - JUSUF KALLA
MENGENAI PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di
Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten terhadap kepemimpinan
nasional saat ini mengenai penanganan masalah kemiskinan melalui programprogram pengentasan kemiskinan yang telah digulirkan, ternyata masih
banyak masyarakat yang menilai bahwa program-program tersebut kurang
efektif karena tingkat kemiskinan masih sangat tinggi dan kesejahteraan yang
di idam-idamkan selama ini masih belum tercapai, hal tersebut dapat dilihat
pada jawaban-jawaban dari para responden berikut ini :
1. Persepsi Kognitif Masyarakat Terhadap Performance Susilo Bambang
Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK).
Dari responden yang diteliti, tiap-tiap responden memiliki
penilaiannya masing-masing mengenai pengenalan/ pengetahuan mereka
terhadap pemimpin nasionalnya yang secara umum akan bermuara pada
performance sang pemimpin tersebut. Secara lengkapnya dapat disimak
pada penyajian tabel berikut ini :
Kategorisasi variabel Persepsi Kognitif Masyarakat Terhadap
Performance Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK)
No Kategori Frekuensi
(Jiwa)
Persentase (%)
1 Rendah 8 8,3
2 Kurang Tinggi 31 32,3
3 Tinggi 34 35,4
4 Sangat Tinggi 23 24,0
Jumlah 96 100,0
Sumber : Data primer yang diolah
2. Persepsi Affektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Umum Pemerintah
Peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pembangunan maupun setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 14
pemerintah merupakan bukti dari gambaran dukungan rakyat secara riil
kepada pemimpinnya, sehingga tujuan dari setiap kebijakan tersebut yang
pada akhirnya akan bermuara demi peningkatan kesejahteraan rakyat akan
dapat cepat terwujud apabila sinergi pemimpin dan yang dipimpin
berlangsung secara kondusif. Persepsi affektif responden penelitian secara
lengkap akan disajikan dalam tabel berikut ini :
Kategorisasi variabel Persepsi Affektif Masyarakat
Terhadap Kebijakan Umum Pemerintah
No Kategori Frekuensi
(Jiwa)
Persentase (%)
1 Rendah 15 15,6
2 Kurang Tinggi 42 43,8
3 Tinggi 32 33,3
4 Sangat Tinggi 7 7,3
Jumlah 96 100,0
Sumber : Data primer yang diolah
3. Persepsi Evaluatif Masyarakat Terhadap Kepemimpinan dan
Kebijakan Umum Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.
Penilaian akhir masyarakat terhadap kepemimpinan melalui
kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah selama mereka
menjabat sebagai pemimpin suatu bangsa dan negara tidak serta merta
menimbulkan kesan baik dan positif sehingga pada periode yang akan
datang dapat terpilih lagi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Secara
lengkapnya dapat disimak pada penyajian tabel berikut ini :
Kategorisasi variabel Persepsi Evaluatif Masyarakat
Terhadap Kepemimpinan dan Kebijakan Umum
Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK)
No Kategori Frekuensi
(Jiwa)
Persentase (%)
1 Rendah 7 7,3
2 Kurang Tinggi 48 50,0
3 Tinggi 28 29,2
4 Sangat Tinggi 13 13,5
Jumlah 96 100,0
Sumber : Data primer yang diolah15
4. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan
Masalah Kemiskinan di Indonesia.
4.1. Program BLT (Bantuan Langsung Tunai).
Merupakan kompensasi BBM karena kebijakan pengurangan subsidi
BBM yang selama ini banyak dinikmati oleh golongan menengah keatas
menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk mengurangi subsidi
tersebut. Hal tersebut berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan
pokok yang sangat memberatkan bagi penduduk miskin. Oleh karena itu,
pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga
miskin dan hampir miskin sebesar 100.000 rupiah per bulan yang diterima
setiap tiga bulan sekali. Untuk dapat melihat penilaian masyarakat di
Kecamatan Serang terhadap program BLT, maka dapat dilihat pada
penyajian tabel berikut ini :
Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan Masalah
Kemiskinan di Indonesia melalui Program BLT
(Bantuan Langsung Tunai)
No Kategori Frekuensi
(Jiwa)
Persentase (%)
1 Rendah 8 8,3
2 Kurang Tinggi 51 53,1
3 Tinggi 32 33,3
4 Sangat Tinggi 5 5,2
Jumlah 96 100,0
Sumber : Data primer yang diolah
4.2. Program P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan
program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam
penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat
dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan
kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan 16
kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan
berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip
universal Proyek P2KP menekankan pada pendekatan komunitas dan
bertumpu pada pengembangan manusia. Untuk dapat melihat penilaian
masyarakat di Kecamatan Serang terhadap program P2KP, maka dapat
dilihat pada penyajian tabel berikut ini :
Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-kebijakan
Penanganan Masalah Kemiskinan
di Indonesia melalui Program P2KP
(Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)
No Kategori Frekuensi
(Jiwa)
Persentase (%)
1 Rendah 18 18,8
2 Kurang Tinggi 45 46,9
3 Tinggi 26 27,1
4 Sangat Tinggi 7 7,3
Jumlah 96 100,0
Sumber : Data primer yang diolah
4.3. Program Raskin (Penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin).
Semakin mahalnya harga beras yang merupakan makanan pokok
penduduk sebagian besar Indonesia, menjadi perhatian utama bagi
pemerintah untuk mengupayakan kepada masyarakat miskin agar tetap
dapat menikmati nasi dengan harga murah dan terjamin. Oleh karena itu,
pemerintah mengelaurkan suatu program untuk kalangan ekonomi yang
sangat lemah, dengan kompensasi harga beras yang harganya jauh lebih
murah dari harga pasaran dengan tujuan supaya rakyat miskin juga dapat
menikmati beras sebagai bahan makanan pokok rakyat Indonesia dengan
harga yang terjangkau tentunya. Untuk melihat penilaian masyarakat
terhadap program Raskin, maka dapat dilihat pada tabel berikut : 17
Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan Masalah Kemiskinan
di Indonesia melalui Program Raskin
(Penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin)
No Kategori Frekuensi
(Jiwa)
Persentase (%)
1 Rendah 8 8,3
2 Kurang Tinggi 39 40,7
3 Tinggi 36 37,5
4 Sangat Tinggi 13 13,5
Jumlah 96 100,0
Sumber : Data primer yang diolah
4.4 Program Askeskin (Asuransi Kesehatan Untuk Rakyat Miskin).
Program Askeskin merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada
masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, yang
diharapkan dengan adanya program tersebut, penduduk miskin bisa
mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis sehingga uang yang ada
pada mereka dapat digunakan untuk kebutuhan lain-lainnya disamping
terjaminnya kesehatan mereka beserta keluarganya. Untuk melihat
penilaian masyarakat terhadap program Askeskin, maka dapat dilihat pada
tabel berikut :
Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan Masalah Kemiskinan
di Indonesia melalui Program Askeskin
(Asuransi Kesehatan Untuk Rakyat Miskin)
No Kategori Frekuensi
(Jiwa)
Persentase (%)
1 Rendah 5 5,2
2 Kurang Tinggi 51 53,1
3 Tinggi 30 31,3
4 Sangat Tinggi 10 10,4
Jumlah 96 100,0
Sumber : Data primer yang diolah
4.5. Program BOS (Bantuan Oerasional Sekolah)
Dengan semakin tingginya biaya sekolah demi mengenyam pendidikan
setinggi-tingginya, pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada tiap-18
tiap sekolah untuk menyediakan berbagai barang-barang operasional gratis
kepada setiap siswa, sehingga para siswa tidak lagi memikirkan biaya
untuk kebutuhan belajarnya, mengingat harga-harga penunjang proses
belajar pada saat ini tidak murah lagi. Demi pengembangan pendidikan
secara nasional, pemerintah memberikan bantuan anggaran melalui
program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005 di setiap
propinsi. Untuk melihat penilaian masyarakat terhadap program BOS,
maka dapat dilihat pada tabel berikut :
Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan Masalah Kemiskinan
di Indonesia melalui Program BOS
(Bantuan Operasional Sekolah)
No Kategori Frekuensi
(Jiwa)
Persentase (%)
1 Rendah 2 2,1
2 Kurang Tinggi 24 25,0
3 Tinggi 53 55,2
4 Sangat Tinggi 17 17,7
Jumlah 96 100,0
Sumber : Data primer yang diolah
Sekian .. (' ▽ ' )
Wassalammualaikum Wr. Wb.
SBY dengan tanda Damainyaa :)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar